Undang-Undang

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Berlangganan RSS

Cari:

Atur kembali pencarian

Jenis

Tahun

Tentang

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Tautan Dokumen Elektronik
Tampilkan # Halaman 1 dari 17 Total: 1609 Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End
No records
Undang-Undang	5	2017	Pemajuan Kebudayaan	File	Tampilkan
Undang-Undang	4	2017	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)	File	Tampilkan
Undang-Undang	3	2017	Sistem Perbukuan	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2017	Jasa Konstruksi	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2017	Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014	File	Tampilkan
Undang-Undang	20	2016	Merek dan Indikasi Geografis	File	Tampilkan
Undang-Undang	19	2016	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	File	Tampilkan
Undang-Undang	18	2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	File	Tampilkan
Undang-Undang	17	2016	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	16	2016	Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)	File	Tampilkan
Undang-Undang	15	2016	Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	File	Tampilkan
Undang-Undang	13	2016	Paten	File	Tampilkan
Undang-Undang	12	2016	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	File	Tampilkan
Undang-Undang	11	2016	Pengampunan Pajak	File	Tampilkan
Undang-Undang	10	2016	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	9	2016	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	File	Tampilkan
Undang-Undang	8	2016	Penyandang Disabilitas	File	Tampilkan
Undang-Undang	7	2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	File	Tampilkan
Undang-Undang	6	2016	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on Cooperation Activities in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	5	2016	Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding (MoU) Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of The Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	4	2016	Tabungan Perumahan Rakyat	File	Tampilkan
Undang-Undang	3	2016	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities)	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2016	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland Concerning Co-Operation in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2016	Penjaminan	File	Tampilkan
Undang-Undang	14	2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	File	Tampilkan
Undang-Undang	13	2015	Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The Republic of Indonesia anad The Socialist Republic of Viet Nam)	File	Tampilkan
Undang-Undang	12	2015	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014		Tampilkan
Undang-Undang	11	2015	Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	File	Tampilkan
Undang-Undang	10	2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	9	2015	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	File	Tampilkan
Undang-Undang	8	2015	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	7	2015	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	6	2015	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea)	File	Tampilkan
Undang-Undang	5	2015	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam)	File	Tampilkan
Undang-Undang	4	2015	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	3	2015	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	42	2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	File	Tampilkan
Undang-Undang	41	2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	File	Tampilkan
Undang-Undang	40	2014	Perasuransian	File	Tampilkan
Undang-Undang	39	2014	Perkebunan	File	Tampilkan
Undang-Undang	38	2014	Keperawatan	File	Tampilkan
Undang-Undang	37	2014	Konservasi Tanah dan Air	File	Tampilkan
Undang-Undang	36	2014	Tenaga Kesehatan	File	Tampilkan
Undang-Undang	35	2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	File	Tampilkan
Undang-Undang	34	2014	Pengelolaan Keuangan Haji	File	Tampilkan
Undang-Undang	33	2014	Jaminan Produk Halal	File	Tampilkan
Undang-Undang	32	2014	Kelautan	File	Tampilkan
Undang-Undang	31	2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	File	Tampilkan
Undang-Undang	30	2014	Administrasi Pemerintahan	File	Tampilkan
Undang-Undang	29	2014	Pencarian dan Pertolongan	File	Tampilkan
Undang-Undang	28	2014	Hak Cipta	File	Tampilkan
Undang-Undang	27	2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	File	Tampilkan
Undang-Undang	26	2014	Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)	File	Tampilkan
Undang-Undang	25	2014	Hukum Disiplin Militer	File	Tampilkan
Undang-Undang	24	2014	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013	File	Tampilkan
Undang-Undang	23	2014	Pemerintahan Daerah	File	Tampilkan
Undang-Undang	22	2014	Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	File	Tampilkan
Undang-Undang	21	2014	Panas Bumi	File	Tampilkan
Undang-Undang	20	2014	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	File	Tampilkan
Undang-Undang	19	2014	PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)	File	Tampilkan
Undang-Undang	18	2014	KESEHATAN JIWA	File	Tampilkan
Undang-Undang	17	2014	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	File	Tampilkan
Undang-Undang	16	2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	15	2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	14	2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	13	2014	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)	File	Tampilkan
Undang-Undang	12	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014	File	Tampilkan
Undang-Undang	11	2014	KEINSINYURAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	10	2014	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)	File	Tampilkan
Undang-Undang	9	2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	File	Tampilkan
Undang-Undang	8	2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	File	Tampilkan
Undang-Undang	7	2014	PERDAGANGAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	6	2014	DESA	File	Tampilkan
Undang-Undang	5	2014	APARATUR SIPIL NEGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	4	2014	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG	File	Tampilkan
Undang-Undang	3	2014	PERINDUSTRIAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	File	Tampilkan
Undang-Undang	24	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	23	2013	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014	File	Tampilkan
Undang-Undang	22	2013	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 (Lampiran 2)	File	Tampilkan
Undang-Undang	22	2013	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 (Lampiran 1)	File	Tampilkan
Undang-Undang	22	2013	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012	File	Tampilkan
Undang-Undang	21	2013	KEANTARIKSAAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	20	2013	PENDIDIKAN KEDOKTERAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	19	2013	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	File	Tampilkan
Undang-Undang	18	2013	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	17	2013	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	16	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	15	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013	File	Tampilkan
Undang-Undang	14	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT	File	Tampilkan
Undang-Undang	13	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	12	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	File	Tampilkan
Undang-Undang	11	2013	PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)	File	Tampilkan
Undang-Undang	10	2013	PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)	File	Tampilkan
Undang-Undang	8	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	File	Tampilkan
Undang-Undang	7	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	File	Tampilkan
Undang-Undang	6	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA	File	Tampilkan

Kembali Ke Atas