Yurisprudensi Pidana

Berlangganan RSS

Cari:

Jenis

Tahun

Tentang

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Tautan Dokumen Elektronik
Tampilkan # Halaman 1 dari 2 Total: 165 Start Prev 1 2 Next End
No records
Yurisprudensi Pidana	536K/PID/2005	2005	PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA MEMBAYAR ATAU MENERIMA UANG, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	45PK/PID/HAM AD HOC/2004	2004	TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERMOHONANNYA MENGAJUKAN "BUKTI BARU (NOVUM)" BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI YANG BERKEKUARAN HUKUM TETAP BAHWA TERDAKWA BUPATI KOVALIMA DAN BUPATI LIQUISA SERTA PANGLIMA PP I SEBAGAI BAWAHAN GUBERNUR (TERPIDANA) DINYATAKAN "TIDAK TERBUKTI" MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT EX PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	218K/PID/2004	2004	BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, BAHWA JUDEX FACTIE DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	830K/PID/2003	2003	JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN BLBI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SDR. WIRYATIN NUSA (KEPALA CABANG KPO PT. BANK UMUM SERVITIA TBK)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	38PK/PID/2003	2003	TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	27PK/PID/2003	2003	PUTUSAN JUDEX FACTIE KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BAHWA PEMNUKTIAN TERHADAP UNSUR MEMPERDAYA PUBLIK ATAU SESEORANG, NAMUN SESEORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA DIMUKA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI TESTIMONIUM DE AUDITU DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	35K/PID/2002	2002	PUTUSAN PRA PERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAPAT DIKASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1900K/PID/2002	2002	JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1696K/PID/2002	2002	BAHWA TINDAKAN PRESIDEN KOMISARIS (TERDAKWA) YANG MENANDA TANGANI "MRNIA DAN AKTA PERDAMAIAN" DENGAN MENYERAHKAN SELURUH ASSET BANK MODERN SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA NEGARA/BPPN, MERUPAKAN TINDAKAN DALAM RUANG LINGKUP PERDATA ADALAH TIDAK DAPAT MENGHILANGKAN/MENGHAPUS "SIFAT MELAWAN HUKUMNYA" PERBUATAN PIDANANYA PENYALAHGUNAAN DANA BLBI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	991K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	202K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN, KARENA DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM MENYEBUTKAN BAHWA GANJA BUKAN TANAMAN, AKAN DAPAT MENIMBULKAN KERANCUAN PENGERTIAN, YANG BERAKIBAT DAKWAAN MENJADI KABUR, BAHWA DAKWAAN YANG TIDAK JELAS/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1572K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1) SUB(d)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	972K/PID/2000	2000	DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIJATUHI HUKUMAN"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	78PK/PID/2000	2000	BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISASRIS PADA PERUSAHAAN TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	144K/PID/2000	2000	BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH DAKWAAN-DAKWAAN KESATU DAN KEDUA KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN-DAKWAAN ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1378K/PID/2000	2000	BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU-SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT(1) SUB C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1156K/PID/2000	2000	PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT(3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN, SEDANGKAN TERNYATA PENANGKAPAN BELUM DILAKUKAN ATAS PEMOHON KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	055PK/PID/1996	1996	DENGAN MENDASARKAN PADA PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH AGUNG SENDIRI DAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG DINILAI TELAH TEPAT DAN BENAR SERTA DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI, MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PENINJAUAN KEMBALI INI MENYATAKAN TELAH CUKUP BUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU PASAL 160 JO PASAL 164 AYAT (1) KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PASAL 161 AYAT (1) KUHP, OLEH KARENA ITU ATAS KESALAHAN TERSEBUT TERDAKWA HARUS DIJATUHI PIDANA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	0395K/PID/1995	1995	BAHWA DENGAN BERJALANNYA WAKTU YANG BEGITU PANJANG DIMANA TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TELAH MENGALAMI PERUBAHAN YANG SANGAR MENDASAR, MAKA HAKIM DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG HARUS MEMPERHATIKAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONKRIT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	863K/PID/1994	1994	MENGENAI BERAT RINGANNYA PIDANA ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI, KECUALI APABILA JUDEX FACTI MENJATUHKAN PIDANA MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU PIDANA DIJATUHKAN TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP. HUKUMAN YANG DIJATUHKAN ADALAH 4 TAHUN DAN 6 BULAN, JADI MASIH KURANG DARI 8 TAHUN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1575K/PID/1992	1992	PASAL 187 KUHP (DAKWAAN KE-1)SEHARUSNYA TIDAK SECARA KUMULATIF DIDAKWAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PASAL 164 KUHP (DAKWAAN KE-2), KARENA TINDAK PIDANA EX PASAL 187 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA SEBAGAI PELAKUNYA, SEDANGKAN TINDAK PIDANA EX PASAL 164 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA MENGETAHUI ORANG LAIN BERMUFAKAT AKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 187 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1047K/PID/1992	1992	BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERUTAMA NOTARIS, TERBUKTI DIA DIPAKSA OLEH TERDAKWA AYOK UNTUK MEMBUAT AGAR ISI AKTA NOTARIS TANGGAL 20 JANUARI 1983 NO. 138 TERSEBUT MENYIMPANG DARI SURAT WASIAT, MESKIPUN NOTARIS R. SOEKIONO DANOESASTRO MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DIDEPAN PERSIDANGAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1104K/PID/1990	1990	JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SEBAB KORBAN JATUH KARENA TERSEREMPET OLEH PENGENDARA SEPEDA YANG DIDEPANNYA DAN KARENA JATUHNYA KEKANAN MAKA KORBAN TERGILAS OLEH RODA BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA, TERNYATA KENDARAAN BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA BERADA DIJALUR YANG BENAR ATAU DISEBELAH KIRI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI TIDAK ADANYA UNSUR KELALAIAN, KEALPAAN PADA DIRI TERDAKWA DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1828K/PID/1989	1989	PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU, PUTUSAN KASASI TERHADAP PERMOHONAN KASASI OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1036K/PID/1989	1989	KARENA SEMENJAK TERDAKWA TELAH SADAR MENGETAHUI, BAHWA CEK-CEK YANG DIBERIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TIDAK ADA DANANYA ATAU DIKENAL SEBAGAI CEK KOSONG, TUDUHAN "PENIPUAN" HARUS DIANGGAP TERBUKTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	736K/PID/1988	1988	DALAM AMAR PUTUSAN CUKUP DISEBUTKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN. MEMPUNYAI, MENARUH, MEMAMERKAN, MEMAKAI DAN MENYEDIAKAN UNTUK DIPAKAI ALAT UKUR, TAKARAN, TIMBANGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERTANDA TERASAH YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI DENGAN KETERANGAN PENGESAHAN YANG BERLAKU. PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1804K/PID/1988	1988	DALAM ILMU HUKUM PIDANA "MENYURUH LAKUKAN" MENGANDUNG ARTI, BAHWA SI PELAKU LANGSUNG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA, PADAHAL DALAM PERKARA INI KEADAANNYA TIDAK DEMIKIAN, DENGAN MELIHAT SEGALA BUKTI SEHUGUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA SUDAH JELAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG LANGSUNG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. JADI TERDAKWA ADALAH PELAKU LANGSUNG DAN BUKAN MENYURUH LAKUKAN SEPERTI PENDAPAT JUDEX FACTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	169K/PID/1988	1988	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENCANTUMKAN DENGAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB b KUHAP. DAN JUGA TIDAK MENCANTUMKAN TENTANG STATUS TAHANAN TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB k KUHAP. MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI DIPERINTAHKAN LAGI UNTUK MEMUTUS PERKARA TERSEBUT, NAMUN MENGINGAT AZAS PERADILAN YANG CEPAT, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	620K/PID/1987	1987	PENGADILAN TELAH SALAH MENERAKAN HUKUM BAHWA UANG PENGGANTI YANG DAPAT DIWAJIBKAN KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIBAYAR TIDAK BOLEH MELEBIHI HARTA BENDA YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1690K/PID/1987	1987	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA HARUS DIBATALKAN KARENA BERDASARKAN PASAL 27 KUHAP PENGADILAN TINGGI BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN UNTUK PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	693K/PID/1986	1986	DALAM DAKWAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL), DENGAN SENDIRINYA PENCURIAN-PENCURIAN YANG LEBIH RINGAN TERMASUK DI DALAMNYA, I.C. PASAL 363 (1) KE-4 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	464K/PID/1985	1985	MENURUT YURISPRUDENSI TETAP TERHADAP PUTUSAN PRA-PERADILAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	325K/PID/1985	1985	DAKWAAN YANG HANYA MENYEBUTKAN, BAHWA TERDAKWA TELAH MENJUAL SAWAH DENGAN HARGA Rp. 1.500.000,- YANG TERNYATA TANAH TERSEBUT TIDAK ADA, BUKAN MERUPAKAN DELIK PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP ATAUPUN TINDAK PIDANA LAINNYA, MELAINKAN MERUPAKAN MASALAH KEPERDATAAN BIASA, SEHINGGA MESKIPUN HAL ITU TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, IA HARUS DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA HARUS DIPULIHKAN DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1295K/PID/1985	1985	KESENGAJAAN UNTUK MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ALAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT DAN TEMPAT PADA BADAN KORBAN YANG DILUKAI ALAT ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1205K/PID/1985	1985	TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2) KUHP, KARENA KATA-KATA TERSEBUT TERDAKWA TULIS DALAM SURAT KONTRA MEMORI BANDING YANG DITUJUKAN KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA, TANPA MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1130K/PID/1985	1985	APABILA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI, MENDUGA/MENYANGKA BARANG-BARANG TERSEBUT BERASAL DARI KEJAHATAN MAKA KARENA ITU SALAH SATU UNSUR DARI PASAL 480 KUHP TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN BUKAN DILEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	818K/PID/1984	1984	WALAUPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH PASAL 310 KUHP, TERDAKWA DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM KARENA MELANGGAR PASAL 315 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	808K/PID/1984	1984	DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	731K/PID/1984	1984	PERKARA INI SEHARUSNYA DIPERIKSA DENGAN ACARA SINGKAT KARENA TERDAKWA DITUNTUT BERDASARKAN DAKWAAN PASAL 310 (1) KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	628K/PID/1984	1984	PENGADILAN TINGGI SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA INI SEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMA TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	618K/PID/1984	1984	PENJUALAN BARANG-BARANG JAMINAN MILIK SAKSI OLEH TERDAKWA TANPA IZIN SAKSI TERSEBUT MERUPAKAN PENGGELAPAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	606K/PID/1984	1984	ISI DAKWAAN BERSIFAT ALTERNATIF, MESKIPUN YANG TERTULIS ADALAH KESATU DAN KEDUA, KARENA KEJAHATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH SAMA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	592K/PID/1984	1984	TERDAKWA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	531K/PID/1984	1984	PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN, TETAPI SUATU KASUS PERDATA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	039K/PID/1984	1984	HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM TEMPO 1 (SATU) BULAN, YANG TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	561K/PID/1982	1982	MESKIPUN MENURUT YURISPRUDENSI PASAL 184 AYAT 1 KUHP BERLAKU BAGI SEORANG SUAMI YANG TIDAK TUNDUK PADA PASAL 27 RW, HAL INI TIDAKLAH BERARTI BAHWA UNTUK DIINDAHKANNYA PENGADUAN DARI SUAMI YANG DIPERMALUKAN HARUS TERLEBIH DULU ADA PERCERAIAN ANTARA DIA DAN ISTERINYA YANG BERZINA ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	496K/PID/1982	1982	KARENA TERGULINGNYA TRUCK TIDAK SEMATA-MATA TANGGUNG JAWAB TERDAKWA, TERDAPAT ALASAN PEMAAF UNTUK MENGHAPUSKAN KESALAHANNYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	487K/PID/1982	1982	DALAM PERKARA INI YANG HARUS DITERAPKAN ADALAH HUKUM ACARA PIDANA YANG LAMA, KARENA BAIK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DIJATUHKAN SEBELUM KUHAP BERLAKU YAITU TANGGAL 31 DESEMBER 1981	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	119K/PID/1982	1982	TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SEBENARNYA ADALAH PEMBEBASAN TIDAK MURNI, HAL MANA HARUS DIURAIKAN OLEH JAKSA DALAM MEMORI BANDING	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	086K/PID/1982	1982	KARENA DAKWAAN PERTAMA (PS 317 KUHP) DAN DAKWAAN KEDUA (PS 311 KUHP) ADALAH SEJENIS, DAKWAAN-DAKWAAN TERSEBUT SEHARUSNYA BERSIFAT ALTERNATIF. OLEH KARENA ITU, DENGAN TELAH TERBUKTINYA DAKAWAAN PERTAMA, DAKWAAN KEDUA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	727K/KR/1981	1981	DALAM HAL VERZET, PENGADILAN HARUS MELAKUKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARANYA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	577K/KR/1981	1981	DENGAN TUDUHAN "MENYURUH MELAKUKAN" PENCURIAN, ORANG YANG DISURUH HARUS ORANG YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN ATAS PERBUATANNYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	492K/KR/1981	1981	PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN, BAHWA TUDUHAN YANG SAMAR-SAMAR/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	462K/KR/1981	1981	TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAPAT JUGA DIJATUHKAN HUKUMAN BERSYARAT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	076K/KR/1981	1981	PIDANA YANG DIJATUHKAN KARENA TINDAK PIDANA PASAL 23 (5) JO PASAL 36 (5) SUB b UU NOMOR 9 TAHUN 1976 HARUSLAH KUMULATIF PIDANA BADAN DAN DENDA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	001PK/KR/1981	1981	PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JANDA DARI SI KORBAN TIDAK DAPAT DITERIMA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	405K/KR/1980	1980	MESKIPUN TERDAKWA HANYA BANDING SEPANJANG MENYANGKUT BARANG BUKTI, TETAPI KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BERISI PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	354K/KR/1980	1980	DALAM PERKARA INI (PASAL 359 KUHP) KESALAHAN SI KORBAN, ANDAI KATA ADA, TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	336K/KR/1980	1980	KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PENOLAKAN PENGADILAN TINGGI TERHADAP PERMINTAANNYA AGAR PEMERIKSAAN PERKARANYA DITUNDA DULU DENGAN MEMERINTAHKAN KEPADA SAKSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGADILAN NEGERI, TIDAK DAPAT DIBERNARKAN KARENA TIDAK ADA PERSOALAN PRAYUDISIAL (PRAEJUDICIEEL GESCHIL)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	329K/KR/1980	1980	SURAT PENETAPAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI BOGOR TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI AKTE OTENTIK YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 266 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	209K/KR/1980	1980	KWALIFIKASI KEJAHATAN TERSEBUT PADA PASAL 193 KUHP ADALAH KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN BANGUNAN UNTUK LALU LINTAS TIDAK DAPAT DIPAKAI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	205K/KR/1980	1980	KESALAHAN PIHAK LAIN (KORBAN) TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN PENUNTUT KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	170K/KR/1980	1980	PERBUATAN TERTUDUH, YANG SETELAH BIS ITU MENYEREMPET KENDARAANNYA MENGEJAR BIS, MENGHENTIKANNYA, MENYURUH SOPIRNYA TURUN DAN KEMUDIAN MEMUKULNYA SEHINGGA PINGSAN, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN UNTUK MELINDUNGI DIRI TERMAKSUD DALAM PASAL 49 KUHP DAN PENYEREMPETAN TERSEBUT JUGA BUKAN MERUPAKAN SERANGAN TERMAKSUD DALAM PASAL ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	167K/KR/1980	1980	KWALIFIKASI DARI PADA TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 385 (1) KUHP ADALAH "DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH MENJUAL HAK TANAH INDONESIA, SEDANG IA TAHU ORANG LAIN YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	157K/KR/1980	1980	KWALIFIKASI DARI TINDAK PIDANA TERSEBUT DALAM PASAL 355 AYAT 1 KE 1 KUHP ADALAH "DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	053K/KR/1980	1980	MENGENAI UKURAN HUKUMAN DALAM PERKARA INI DALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	468K/KR/1979	1979	KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT KASASI TIDAK DAPAT DIBENARKAN KARENA HAL YANG DIKEMUKAKAN ADALAH HAL BARU YANG TIDAK PERNAH DIAJUKAN KEPADA JUDEX FACTIE (NOVUM)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	435K/KR/1979	1979	KEBERATAN PENUNTUT KASASI : "BAHWA PASAL 279 KUHP ADALAH MERUPAKAN PASAL YANG BERLAKU BAGI PERKAWINAN YANG MONOGAMI, SEDANG PENUNTUT KASASI TIDAK TERIKAT DENGAN PERKAWINAN MONOGAMI, TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENUNTUT KASASI I YANG MASIH TERIKAT TALI PERKAWINAN DENGAN RUBAIDAH, TIDAK DAPAT KAWIN LAGI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN, KECUALI MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2, PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG INI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	284K/KR/1979	1979	KARENA DALAM TUDUHAN II DITUDUHKAN PASAL 385 KE 1 KUHP YAITU TINDAK PIDANA MENGENAI A.L. "INDONESISCH GEBRUIKSRECHT", PADA HAL TANAH DALAM PERKARA ADALAH TANAH "EIGENDOM", TERTUDUH HARUS DIBEBASKAN DARI TUDUHAN II TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	277K/KR/1979	1979	PERTANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS SUATU TULISAN YANG MENGANDUNG PERNYATAAN SEPERTI TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2). 311 KUHP DILETAKKAN PADA PENULISNYA (TERDAKWA) DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN PADA PENANGGUNG JAWAB SURAT KABAR SEPERTI DIMAKSUD OLEH UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN POKOK PERS. FITNAH MERUPAKAN SUATU PENCEMARAN TERTULIS (SMAADSCHRIFT) APABILA TERDAKWA DIPERBOLEHKAN MEMBUKTIKAN KEBENARAN DARI PADA TUDUHAN YANG TERCANTUM DALAM TULISANNYA TETAPI IA TIDAK DAPAT MEMBUKTKANNYA, DAN TUDUHAN ITU DILAKUKAN BERTENTANGAN DENGAN APA YANG DIKETAHUINYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	248K/KR/1979	1979	BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 DARURAT/1955 PERKARA EKONOMI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH 3 ORANG HAKIM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	245K/KR/1979	1979	BERDASARKAN PASAL 26 B RO BARANG-BARANG BUKTI YANG TERHADAPNYA DILAKUKAN PERBUATAN PIDANA HARUS DINYATAKAN DIRAMPAS	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	242K/KR/1979	1979	KEBERATAN PENUNTUT KASASI, BAHWA SAKSI-SAKSI TIDAK DIHADAPKAN KEPERSIDANGAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA HAL TERSEBUT ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI DALAM MENILAI PEMBUKTIAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	204K/KR/1979	1979	PERBUATAN TERDAKWA MENGGELAPKAN UANG PEMERINTAH DAERAH TETAP MERUPAKAN TINDAK PIDANA WALAUPUN ANTARA TERDAKWA DAN KEPALA DAERAH TELAH TERCAPAI PERJANJIAN BAHWA TERDAKWA AKAN MENGEMBALIKAN UANG YANG TELAH DIPERGUNAKANNYA DAN PERSOALANNYA AKAN DISELESAIKAN SECARA INTERN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	192K/KR/1979	1979	PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM, DENGAN MENYATAKAN PERBUATAN TERTUDUH BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN SUATU HUBUNGAN KEPERDATAAN, MEMUTUSKAN MEMBEBASKAN TERTUDUH DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG TELAH DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	167K/KR/1979	1979	PENJATUHAN HUKUMAN 1 BULAN TIDAK MEMUNGKINKAN ADANYA HUKUMAN BERSYARAT SEBAGAI DIATUR DALAM PASAL 14 C KE 2	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	162K/KR/1979	1979	DALAM HAL ADA 2 TUDUHAN DIMANA TUDUHAN-TUDUHAN PRIMAIR TERBUKTI DAN TUDUHAN PRIMAIR ITU DAPAT DIBANDING, MAKA KALAU DALAM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA TUDUHAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI, PENGADILAN TINGI HARUS MEMUTUS JUGA TUDUHAN SUBSUDAIRNYA, WALAUPUN TUDUHAN SUBSIDAIRNYA INI TERMASUK PERKARA YANG MENURUT PASAL 6 AYAT 1 UU NOMOR 1 DARURAT TAHUN 1951 TIDAK DAPAT DIBANDING, KARENA PENGADILAN TINGGI DISINI BERTINDAK SELAKU HAKIM PERTAMA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	129K/KR/1979	1979	KARENA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI TELAH LANJUT. KEMUDIAN TERBENTUR PADA "PRAEJUDICIEEL GESCHIL" TENTANG HAK MILIK ATAS TANAG TERMAKSUD, MAKA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LEMBAGA "AFWEIJZENDE BESCHIKKING" MENURUT PASAL 250 (3) RIB, YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN SEBELUM PERKARA DIPERIKSA. ACARA YANG SEHARUSNYA DITEMPUH IALAH SIDANG DITUNDA SAMPAI HAKIM PERDATA MENENTUKAN SIAPA YANG BERHAK ATAS TANAH ITU DENGAN MEMBERIKAN WAKTU TERTENTU KEPADA TERDAKWA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA ATAU LANGSUNG DIPUTUS OLEH HAKIM PIDANA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIDAPATKAN DALAM PEMERIKSAAN PIDANA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	122K/KR/1979	1979	KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ADALAH PEMBEBASAN MURNI, BERDASARKAN PASAL 6 (2) UU DARURAT TAHUN 1951 TERHADAP PUTUSAN ITU TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	163K/KR/1977	1977	KARENA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, YANG JUGA DINYATAKAN DALAM SURAT TUDUHAN, TIDAKLAH TERBUKTI, TERDAKWA SEHARUSNYA "DIBEBASKAN DARI SEGALA TUDUHAN" DAN TIDAK "DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	131K/KR/1977	1977	KARENA TERLAMBATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI ADALAH DILUAR KESALAHAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KASASI, PERMOHONAN KASASI DAPAT DITERIMA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	107K/KR/1977	1977	PENENTUAN MENGENAI BARANG BUKTI ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	187K/KR/1976	1976	MENJALANKAN PEKERJAAN SEBAGAI ADVOKAT BUKANLAH PEKERJAAN YANG MENURUT PERATURAN UMUM HARUS MEMPUNYAI IZIN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	100K/KR/1974	1974	PERSOALAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN JUDEX FACTIE, KECUALI BILA DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG (EX PASAL 316 RIB JO 39 KUHP)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	097K/KR/1974	1974	PENDAPAT TEAM AKHLI YANG DIGUNAKAN OLEH HAKIM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PUTUSANNYA DAN KEMUDIAN PENDAPAT TEAM AKHLI ITU BERUBAH, TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 1 AYAT(2) KUHP, SOAL TERDAPAT TIDAKNYA OVERMACTH MERUPAKAN SOAL PEMBUKTIAN DAN TIDAK TUNDUK PADA KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	050K/KR/1974	1974	BERDASARKAN PASAL 19 AYAT(2) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 YANG HARUS MEMBERITAHUKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI KEPADA TERTUDUH ADALAH PANITERA PENGADILAN NEGERI, DALAM HAL PERMOHONAN KASASI DIAJUKAN SEBELUM PUTUSAN TERSEBUT SECARA SAH DIBERITAHUKAN, MAKA TANGGAL PERMOHONAN KASASI TERSEBUTLAH YANG BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN UNTUK MENGITUNG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN RISALAH KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	032K/KR/1974	1974	KESIMPULAN YANG DIAMBIL HAKIM, APAKAH RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA BERSIFAT "MENGHINA" ATAU TIDAK ADALAH KESIMPULAN JURIDIS, YANG TUNDUK PADA KASASI, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DIBATALKAN KARENA MAHKAMAH AGUNG BERKESIMPULAN, BAHWA RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA TIDAKLAH BERSIFAT MENGINA, PENCANTUMAN PASAL 316 KUHP DALAM TUDUHAN "PENGGANTI LAGI" JUGA KELIRU KARENA PASAL TERSEBUT HANYALAH MERUPAKAN PEMBERATAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIATUR PASAL 315 KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	029K/KR/1974	1974	PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANPA KUASA KHUSUS DARI JAKSA AGUNG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI KARENA JABATAN, DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (49 (2) B UU NOMOR 13 TAHUN 1965)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	025K/KR/1974	1974	BENTUK KESENGAJAAN (DOLUS) YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 56 KUHP., TIDAK LAH DAPAT DISIMPULKAN DARI KEHARUSAN TERTUDUH UNTUK MENDUGA ATAU MENCURIGAI BAHWA AKAN DILAKUKANNYA DELIK YANG DITUDUHKAN, YANG LEBIH BERBENTUK KEALPAAN (CULPA), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT PASAL 1 AYAT(2) KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	003K/KR/1974	1974	PERMAINAN "LOTERE BUNTUT" DALAM PERKARA INI, YAITU MEMASANG KOMBINASI 3 ANGKA, DIMANA PEMASANGAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT AKAN MENANG KALAU ANGKA-ANGKA TERSEBUT SESUAI DENGAN 3 ANGKA TERAKHIR DARI NOMOR NALO YANG MENDAPAT HADIAH, DAPAT DIGOLONGKAN PADA PERJUDIAN SEPERTI DITENTUKAN PASAL 303 (3) KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	147K/KR/1973	1973	TERHADAP SUATI PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TERTUDUH DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN KASASI (PASAL 16 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1950)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	106K/KR/1973	1973	TIDAK MENYERAHKAN UANG ARISAN YANG TELAH TERKUMPUL KEPADA ANGGOTA YANG BERHAK, ADALAH PENGGELAPAN DAN TIDAK TEPAT KALAU ARISAN DIANGGAP SEBAGAI PINJAM MEMINJAM TANPA BUNGA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	104K/KR/1973	1973	MEMINJAM SEBIDANG TANAH DARI YANG BERHAK GUNA DIGARAP SATU MUSIM, TETAPI SETELAH WAKTU TIBA UNTUK MENGEMBALIKANNYA PADA YANG BERHAK, TIDAK DIKEMBALIKANNYA, MALAHAN DIJUAL MUSIMAN KEPADA ORANG LAIN, DIPERSALAHKAN MELANGGAR PASAL 385 (4) KUHP	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	097K/KR/1973	1973	PERBUATAN MENDEPOSITOKAN UANG PERUSAHAAN NEGARA DALAM BANK REKENING PERUSAHAAN NEGARA YANG BERSANGKUTAN PADA BANK PEMERINTAHAN, TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN/TINDAK PIDANA KORUPSI, KARENA UANG TIDAK MENJADI HILANG ATAU TERLEPAS DARI KEKUASAAN TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN NEGARA TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	085K/KR/1973	1973	DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI, PENYELUNDUPAN DIMANA PARA PELAKUNYA TERDIRI DARI ORANG-ORANG SIPIL DAN ORANG-ORANG MILITER, PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH "PENGADILAN EKONOMI", YANG HAKIM-HAKIMNYA TERDIRI DARI HAKIM DARI PERADILAN UMUM DAN HAKIM DARI PERADILAN MILITER, KECUALI DITENTUKAN LAIN, MENGENAI SIAPA YANG HARUS DITUNTUT ADALAH WEWENANG PENUNTUT UMUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	077K/KR/1973	1973	TERDAKWA DIPERSALAHKAN MELAKUKAN KORUPSI CQ PENGGELAPAN WALAUPUN IA TIDAK MELAKUKANNYA SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAINKAN SENGAJA MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN UANG NEGARA YANG ADA PADA TERDAKWA KARENA JABATANNYA (DALAM HAL INI ORANG LAIN ITU MENGGUNAKAN YANG TERMAKSUD UNTUK TUJUAN-TUJUAN DILUAR TUJUAN PENGGUNAAN SEMULA) DAN WALAUPUN YANG MENGUASAI UANG TERSEBUT ADALAH BUKAN TERDAKWA MELAINKAN KEPALA KANTOR PEMBAYARAN YANG ATAS PERINTAH TERDAKWA KEPALA KANTOR INI MELAKUKAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA LEVERANSIR. TIDAK DAPAT DITERIMA PULA ANGGAPAN TERDAKWA YANG MENGATAKAN BAHWA KETIDAK BERESAN PROSEDURE PELAKSANAAN ADA PADA MENTERI, KARENA SEORANG MENTERI HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP POLITIS-BELEID SEDANGKAN TEKNIS BELEID (PELAKSANAAN) TETAP PADA TERDAKWA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	074K/KR/1973	1973	PENGGELAPAN SECARA PRINSIPIEEL BERBEDA DENGAN PENIPUAN, STATUS TERTUDUH/PEMBANDING YANG TIDAK DISEBUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI, BUKAN MERUPAKAN ALASAN UNTUK DIBATALKAN PUTUSANNYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	069K/KR/1973	1973	PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA DALAM MEMORI KASASI TIDAK MEMUAT BANTAHAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SESUNGGUHNYA SUATU PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN ALASAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT TIDAK MURNI, JUGA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN BAHWA PEMBEBASAN TERMAKSUD DIDASARKAN ATAS TAFSIRAN YANG KURANG BENAR ATAU KURANG TEPAT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	050K/KR/1973	1973	WALAUPUN TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA PUTUSAN, NAMUN KARENA PASAL 372 KUHP DAN BERIKUTNYA TIDAK MENYEBUT-NYEBUT "PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA", MAKA PERLU KWALIFIKASI DARI AMAR PUTUSAN TERSEBUT DIPERBAIKI SEHINGGA BERBUNYI MENYATAKAN TERDAKWA-TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN "PENGGELAPAN"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	043K/KR/1973	1973	(1) PERMINTAAN UANG JASA HONORARIUM OLEH SEORANG DOKTER HEWAN DARI EXPORTIR HEWAN TIDAK MERUPAKAN PEMERASAN DALAM JABATAN (KNEVELARY) DARI PASAL 423 KUHP MAUPUN TINDAK PIDANA KORUPSI (PT) (2) BAHWA KEBIASAAN MEMUNGUT UANG HONORARIUM TERSEBUT DIATAS, SELAIN SUDAH MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT, JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 (MA)	File	Tampilkan