Kompilasi

Berlangganan RSS

Cari:

Jenis

Tahun

Tentang

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Tautan Dokumen Elektronik
Tampilkan # Halaman 1 dari 71 Total: 7084 Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End
No records
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	39	2019	PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	38	2019	REWARD AND PUNISHMENT PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	4	2019	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1 A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	20	2019	PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	71	2019	TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	16B	2019	PEMBENTUKAN SEKRETARIS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	26	2019	PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABOLATORS) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	32	2019	PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PENGADILAN NEGERI/NIAGA/PHI/TIPIKOR MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	25	2019	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1 A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	24	2019	PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	5	2019	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1 A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	20	2019	PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	21	2019	PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	1	2019	MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	22	2019	PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	9	2019	TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	19	2019	BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	18	2019	TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAMA KERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	16	2019	TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1 A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	24	2019	PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	17	2019	PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	74	2018	KRITERIA AGEN PERUBAHAN	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	58	2018	PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE JDIH PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	2647	2018	PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL / PANUTAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	43	2018	PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	307	2018	PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN OPERATOR APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	1	2018	PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	70	2018	PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	70	2018	PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	72	2018	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	446	2018	PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	22	2018	PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	43	2018	PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	3010	2018	PENETAPAN ASN DAN PPNPN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2018	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	3	2018	PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	2	2018	PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	1	2018	LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	7	2018	TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	6	2018	PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	5	2018	KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	4	2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	3	2018	ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	2	2018	HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	1	2018	TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	976	2017	REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	986	2017	REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	308	2017	PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI /NIAGA/ PHI/ TIPIKOR KELAS 1A KHUSUS MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	302	2017	PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR TIM PENGAWASAN (SIWAS) PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS	File	Tampilkan
Undang-Undang Dasar	2	2017	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	2	2017	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	307	2017	PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI / NIAGA/ PHI/ TIPIKOR/ KELAS 1 A KHUSUS MAKASSAR	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	1	2017	PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	9	2017	FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	8	2017	PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	6	2017	HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	5	2017	TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	4	2017	TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	3	2017	PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	178	2017	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	211	2017	PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN PEMBERITAHUAN DELEGASI	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	129	2017	PENUNJUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	240	2017	SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI	File	Tampilkan
Surat Edaran Sekretaris MA-RI	5	2017	PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017	File	Tampilkan
Surat Edaran Sekretaris MA-RI	4	2017	Mutasi Tenaga Kesekretariatan Menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti)	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	1714	2017	PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	149	2017	PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	128	2017	PENUNJUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	644.a	2017	BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	888	2017	PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar	91	2017	PENGANGKATAN PENGELOLA ARSIP DIGITAL PERKARA DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	17	2017	Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	16	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	15	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	14	2017	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	13	2017	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	1	2017	Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	File	Tampilkan
Undang-Undang	5	2017	Pemajuan Kebudayaan	File	Tampilkan
Undang-Undang	4	2017	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)	File	Tampilkan
Undang-Undang	3	2017	Sistem Perbukuan	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	1139/DJU/SK/PS.01/5/2017	2017	Atribut/Tanda Jabatan Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	2	2017	Pengadaan Hakim	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	12	2017	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	11	2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	10	2017	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	9	2017	Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	8	2017	Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	7	2017	Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	6	2017	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	5	2017	Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	4	2017	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	3	2017	Otoritas Veteriner	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	2	2017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	1	2017	Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2017	Jasa Konstruksi	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2017	Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014	File	Tampilkan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI	10/SEK/SK/III/2017	2017	Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	48/KMA/SK/II/2017	2017	Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	1	2017	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	39/KMA/SK/II/2017	2017	Peningkatan Kelas pada Tiga Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	38/KMA/SK/II/2017	2017	Peningkatan Kelas pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas I B	File	Tampilkan